BAB 10: Sistem Keuangan dan Moneter Integratif

 

BAB 10: Sistem Keuangan dan Moneter Integratif

Ini bab yang paling relevan dengan jurusan Perbankan Syariah.

-A. Kritik terhadap Sistem Keuangan Konvensional: Perspektif Pancasila dan Islam— Sistem keuangan berbasis bunga dikritik karena dianggap memindahkan risiko sepenuhnya ke peminjam (tidak berbagi risiko profit-loss sharing , rentan memicu krisis (seperti krisis 1997/1998 dan 2008), dan bertentangan dengan semangat keadilan sosial.

-B. Larangan Riba dan Reformasi Sistem Keuangan Nasional— Membahas dasar hukum larangan riba (QS. Al-Baqarah 275-279 umum dirujuk) dan bagaimana hal ini mendorong lahirnya kerangka regulasi perbankan syariah nasional (UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

-C. Perbankan Syariah sebagai Instrumen Demokrasi Keuangan— Perbankan syariah, dengan skema bagi hasil (mudharabah, musyarakah) alih-alih bunga tetap, diklaim lebih adil karena risiko dan keuntungan ditanggung bersama antara bank dan nasabah, bukan dibebankan sepihak ke peminjam.

-D. Inklusi Keuangan: Menjangkau Mustadh'afin melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah — Membahas peran lembaga seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dan bank wakaf mikro dalam menjangkau kelompok yang selama ini tidak terlayani perbankan konvensional (unbankable) karena tidak punya agunan.

-E. Kebijakan Moneter dalam Perspektif Integratif: Stabilitas Harga dan Keadilan Distribusi— Membahas tantangan kebijakan moneter dalam sistem ganda (konvensional dan syariah berjalan berdampingan di Indonesia) — bagaimana Bank Indonesia mengelola stabilitas harga sambil tetap mendorong instrumen keuangan syariah tumbuh.

-F. Wakaf Produktif dan Zakat sebagai Instrumen Fiskal-Moneter Non-Konvensional — Wakaf uang/wakaf produktif dan zakat diusulkan sebagai instrumen tambahan di luar kebijakan moneter konvensional (suku bunga acuan) untuk mendorong redistribusi kekayaan secara lebih langsung ke masyarakat bawah.