BAB 11: Sistem Fiksal Berbasis Keadilan dan Kemaslahatan

 BAB 11: Sistem Fiskal Berbasis Keadilan dan Kemaslahatan

-A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu — Membandingkan sistem pajak modern (berbasis UU perpajakan nasional) dengan instrumen fiskal klasik Islam seperti zakat, kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak bagi non-Muslim di negara Islam klasik, konteks historis), dan 'ushr.


-B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila — Membahas isu praktis: warga negara Muslim Indonesia secara bersamaan wajib membayar pajak (kewajiban negara) dan zakat (kewajiban agama) — bagaimana idealnya kedua kewajiban ini diselaraskan (misalnya lewat kebijakan zakat sebagai pengurang pajak/tax deduction, yang sebagian sudah diatur dalam regulasi Indonesia).


-C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan— Bait al-Mal (kas negara era Islam klasik yang mengelola zakat, ghanimah, dan pendapatan negara lain untuk didistribusikan ke delapan golongan penerima zakat/asnaf) dijadikan model inspiratif untuk APBN modern yang lebih berorientasi keadilan.


-D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi— Mengusulkan kombinasi kebijakan fiskal konvensional (subsidi, bantuan sosial) dengan instrumen zakat dan wakaf sebagai solusi ganda mengatasi kemiskinan struktural.


-E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur— Mengarahkan seluruh desain fiskal menuju visi qurani "negeri yang baik/makmur di bawah ampunan Tuhan" sebagai tujuan akhir simbolik.


-F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais — Merangkum usulan reformasi kelembagaan dan regulasi fiskal untuk mewujudkan model "welfare state" versi Indonesia yang berciri khas Islami sekaligus Pancasilais.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 16: Menuju Masyarakat Adil dan Makmur-Visi Integratif

  BAB 16: Menuju Masyarakat Adil dan Makmur — Visi Integratif - A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir  — Menegaskan kembali bahwa dua istilah dari dua tradisi berbeda ini — falah  (Islam) dan "masyarakat adil dan makmur" (cita-cita nasional Indonesia, tercantum dalam Pembukaan UUD 1945) — pada dasarnya mengarah ke tujuan akhir yang sama. - B. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur sebagai Visi Peradaban Indonesia — Frasa Qurani ini (dari QS. Saba' ayat 15, menggambarkan negeri Saba yang makmur dan diampuni Tuhan) diangkat sebagai simbol visi peradaban ideal Indonesia — negeri yang makmur secara materi sekaligus diberkahi secara spiritual. - C. Roadmap Transformasi Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang — Menyusun tahapan konkret: jangka pendek (penguatan literasi dan regulasi), menengah (integrasi kelembagaan keuangan syariah dan sosial), panjang (Indonesia menjadi episentrum ekonomi syariah dunia...
Baca selengkapnya

BAB 10: Sistem Keuangan dan Moneter Integratif

  BAB 10: Sistem Keuangan dan Moneter Integratif Ini bab yang paling relevan dengan jurusan Perbankan Syariah. - A. Kritik terhadap Sistem Keuangan Konvensional: Perspektif Pancasila dan Islam — Sistem keuangan berbasis bunga dikritik karena dianggap memindahkan risiko sepenuhnya ke peminjam (tidak berbagi risiko  profit-loss sharing  , rentan memicu krisis (seperti krisis 1997/1998 dan 2008), dan bertentangan dengan semangat keadilan sosial. - B. Larangan Riba dan Reformasi Sistem Keuangan Nasional — Membahas dasar hukum larangan riba (QS. Al-Baqarah 275-279 umum dirujuk) dan bagaimana hal ini mendorong lahirnya kerangka regulasi perbankan syariah nasional (UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). - C. Perbankan Syariah sebagai Instrumen Demokrasi Keuangan — Perbankan syariah, dengan skema bagi hasil ( mudharabah , musyarakah ) alih-alih bunga tetap, diklaim lebih adil karena risiko dan keuntungan ditanggung bersama antara bank dan nasabah, bukan dibebank...
Baca selengkapnya