Zahroh Najwa Sarohah

  BAB 15: Pendidikan Ekonomi Pancasila-Islam dan Pembentukan Karakter - A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs Nilai Pancasila-Islam  — Mendiagnosis penyakit ekonomi modern (konsumerisme berlebihan, gaya hidup hedonis, individualisme yang mengikis solidaritas sosial) sebagai akar banyak masalah ekonomi kontemporer, dan menempatkan nilai Pancasila-Islam sebagai obatnya. - B. Pendidikan Ekonomi Berkarakter: Menanamkan Akhlaq al-Karimah dan Jiwa Kebangsaan  — Mengusulkan pendidikan ekonomi tidak sekadar mengajarkan teori dan angka, tapi juga akhlak (kejujuran, amanah, tanggung jawab) sekaligus jiwa kebangsaan (cinta produk lokal, semangat gotong royong). - C. Kurikulum Ekonomi Integratif di Perguruan Tinggi Indonesia  — Mengusulkan reformasi kurikulum ekonomi/perbankan syariah di kampus agar memasukkan kedua kerangka nilai ini secara eksplisit, bukan mengajarkannya terpisah (ekonomi konvensional di satu sisi, ekonomi syariah sebag...

BAB 14: Kebijakan Ekonomi Integratif dalam Kerangka Konstitusi - A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional  — Pasal 33 (perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan; cabang produksi penting bagi negara dikuasai negara; bumi, air, kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat) dianalisis sinergis dengan prinsip ekonomi Islam tentang kepemilikan publik dan kesejahteraan bersama. - B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan — Menelusuri perkembangan regulasi seperti UU Perbankan Syariah 2008, UU Wakaf, UU Zakat, hingga tantangan implementasinya di lapangan (literasi masyarakat rendah, dualisme sistem konvensional-syariah). - C. Peran Negara dalam Menjamin Dharuriyat: Amanat Konstitusi dan Syariah  — Dharuriyat  (kebutuhan pokok/primer dalam maqashid syariah — pangan, sandang, papan, kesehatan dasar) dikaitkan dengan kewajiban negara menyediakan jaminan sosial sesuai konstitusi (Pa...

  BAB 13: Model-Model Ekonomi Alternatif dan Relevansinya - A. Ekonomi Sosial Pasar Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif  — Soziale Marktwirtschaft  (ekonomi sosial pasar Jerman pascaperang) menggabungkan efisiensi pasar bebas dengan jaring pengaman sosial kuat — dianggap punya kemiripan struktural dengan gagasan ekonomi Pancasila-Islam yang juga menolak pasar bebas murni maupun kontrol negara total. - B. Ekonomi Kesejahteraan Skandinavia: Pelajaran bagi Demokrasi Ekonomi Pancasila-Islam — Model negara kesejahteraan Skandinavia (pajak tinggi, layanan publik luas, kesenjangan rendah) diambil pelajarannya, meski diakui berbeda basis nilai (sekuler vs religius). - C. Teori Dependensia Amerika Latin dan Kemandirian Ekonomi dalam Perspektif Islam  — Teori dependensia (bahwa negara pinggiran/ periphery  tetap miskin karena struktur ketergantungan pada negara pusat/ core  dalam sistem kapitalisme global, dikembangkan ekonom seperti Andre Gu...

  BAB 12: Wakaf, Zakat, dan Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan - A. Koperasi Syariah: Perpaduan Azas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah — Menjelaskan bagaimana koperasi syariah beroperasi menggunakan akad-akad syariah ( mudharabah, musyarakah , wadiah ) dalam kegiatan simpan-pinjamnya, alih-alih bunga. - B. Zakat sebagai Instrumen Redistribusi dan Penguatan Ekonomi Rakyat — Zakat bukan sekadar kewajiban ritual tapi instrumen ekonomi makro: dana zakat yang dikelola profesional (lewat BAZNAS/LAZ) bisa dipakai untuk modal usaha produktif bagi mustahik (penerima zakat), bukan sekadar bantuan konsumtif sesaat. - C. Wakaf Produktif: Investasi Sosial untuk Generasi Mendatang  — Membedakan wakaf konsumtif (masjid, kuburan) dengan wakaf produktif (tanah/aset yang dikelola menghasilkan keuntungan untuk membiayai layanan sosial secara berkelanjutan, seperti model wakaf di Turki Utsmani atau wakaf pendidikan Al-Azhar). - D. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuan...

 BAB 11: Sistem Fiskal Berbasis Keadilan dan Kemaslahatan - A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu  — Membandingkan sistem pajak modern (berbasis UU perpajakan nasional) dengan instrumen fiskal klasik Islam seperti zakat, kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak bagi non-Muslim di negara Islam klasik, konteks historis), dan 'ushr. - B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila  — Membahas isu praktis: warga negara Muslim Indonesia secara bersamaan wajib membayar pajak (kewajiban negara) dan zakat (kewajiban agama) — bagaimana idealnya kedua kewajiban ini diselaraskan (misalnya lewat kebijakan zakat sebagai pengurang pajak/ tax deduction , yang sebagian sudah diatur dalam regulasi Indonesia). - C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan — Bait al-Mal  (kas negara era Islam klasik yang mengelola zakat, ghanimah, dan pendapatan neg...

  BAB 10: Sistem Keuangan dan Moneter Integratif Ini bab yang paling relevan dengan jurusan Perbankan Syariah. - A. Kritik terhadap Sistem Keuangan Konvensional: Perspektif Pancasila dan Islam — Sistem keuangan berbasis bunga dikritik karena dianggap memindahkan risiko sepenuhnya ke peminjam (tidak berbagi risiko  profit-loss sharing  , rentan memicu krisis (seperti krisis 1997/1998 dan 2008), dan bertentangan dengan semangat keadilan sosial. - B. Larangan Riba dan Reformasi Sistem Keuangan Nasional — Membahas dasar hukum larangan riba (QS. Al-Baqarah 275-279 umum dirujuk) dan bagaimana hal ini mendorong lahirnya kerangka regulasi perbankan syariah nasional (UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). - C. Perbankan Syariah sebagai Instrumen Demokrasi Keuangan — Perbankan syariah, dengan skema bagi hasil ( mudharabah , musyarakah ) alih-alih bunga tetap, diklaim lebih adil karena risiko dan keuntungan ditanggung bersama antara bank dan nasabah, bukan dibebank...