BAB 14: Kebijakan Ekonomi Integratif dalam Kerangka Konstitusi

BAB 14: Kebijakan Ekonomi Integratif dalam Kerangka Konstitusi

-A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional — Pasal 33 (perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan; cabang produksi penting bagi negara dikuasai negara; bumi, air, kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat) dianalisis sinergis dengan prinsip ekonomi Islam tentang kepemilikan publik dan kesejahteraan bersama.

-B. Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan— Menelusuri perkembangan regulasi seperti UU Perbankan Syariah 2008, UU Wakaf, UU Zakat, hingga tantangan implementasinya di lapangan (literasi masyarakat rendah, dualisme sistem konvensional-syariah).

- C. Peran Negara dalam Menjamin Dharuriyat: Amanat Konstitusi dan Syariah — Dharuriyat (kebutuhan pokok/primer dalam maqashid syariah — pangan, sandang, papan, kesehatan dasar) dikaitkan dengan kewajiban negara menyediakan jaminan sosial sesuai konstitusi (Pasal 34 UUD 1945 tentang fakir miskin dipelihara negara).

-D. Kebijakan Industri Halal Nasional sebagai Agenda Pembangunan — Membahas Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia dan kebijakan sertifikasi halal wajib sebagai instrumen kebijakan konkret pemerintah.

-E. Reformasi Kelembagaan: OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, dan BWI dalam Ekosistem Integratif— Mengusulkan sinergi lebih erat antar-lembaga: OJK (mengatur perbankan/pasar modal syariah), Bank Indonesia (kebijakan moneter dan makroprudensial syariah), BAZNAS (pengelolaan zakat nasional), dan BWI/Badan Wakaf Indonesia (pengelolaan wakaf nasional) agar tidak berjalan sendiri-sendiri.