BAB 13: Model-Model Ekonomi Alternatif dan Relevansinya

 

BAB 13: Model-Model Ekonomi Alternatif dan Relevansinya

-A. Ekonomi Sosial Pasar Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif — Soziale Marktwirtschaft (ekonomi sosial pasar Jerman pascaperang) menggabungkan efisiensi pasar bebas dengan jaring pengaman sosial kuat — dianggap punya kemiripan struktural dengan gagasan ekonomi Pancasila-Islam yang juga menolak pasar bebas murni maupun kontrol negara total.


-B. Ekonomi Kesejahteraan Skandinavia: Pelajaran bagi Demokrasi Ekonomi Pancasila-Islam— Model negara kesejahteraan Skandinavia (pajak tinggi, layanan publik luas, kesenjangan rendah) diambil pelajarannya, meski diakui berbeda basis nilai (sekuler vs religius).


-C. Teori Dependensia Amerika Latin dan Kemandirian Ekonomi dalam Perspektif Islam — Teori dependensia (bahwa negara pinggiran/periphery tetap miskin karena struktur ketergantungan pada negara pusat/core dalam sistem kapitalisme global, dikembangkan ekonom seperti Andre Gunder Frank) dipakai untuk mengkritik ketergantungan Indonesia pada utang dan investasi asing, lalu dikaitkan dengan semangat kemandirian (izzah) dalam Islam.


-D. Islamic Social Finance: Tren Global dan Peluang bagi Indonesia — Membahas perkembangan global instrumen keuangan sosial Islam (sukuk sosial, cash waqf linked sukuk, dsb) dan peluang Indonesia memanfaatkannya.


- E. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Maqashid Syariah: Konvergensi Global — Menunjukkan irisan antara 17 tujuan SDGs PBB (pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesetaraan) dengan lima maqashid syariah, sebagai argumen bahwa nilai Islam relevan dengan agenda pembangunan global kontemporer.


-F. Indonesia sebagai Episentrum Ekonomi Syariah Dunia: Visi dan Strategi— Merangkum ambisi Indonesia (yang sering digaungkan pemerintah, misalnya lewat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah/KNEKS) untuk menjadi pusat rujukan ekonomi syariah global.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 16: Menuju Masyarakat Adil dan Makmur-Visi Integratif

  BAB 16: Menuju Masyarakat Adil dan Makmur — Visi Integratif - A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir  — Menegaskan kembali bahwa dua istilah dari dua tradisi berbeda ini — falah  (Islam) dan "masyarakat adil dan makmur" (cita-cita nasional Indonesia, tercantum dalam Pembukaan UUD 1945) — pada dasarnya mengarah ke tujuan akhir yang sama. - B. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur sebagai Visi Peradaban Indonesia — Frasa Qurani ini (dari QS. Saba' ayat 15, menggambarkan negeri Saba yang makmur dan diampuni Tuhan) diangkat sebagai simbol visi peradaban ideal Indonesia — negeri yang makmur secara materi sekaligus diberkahi secara spiritual. - C. Roadmap Transformasi Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang — Menyusun tahapan konkret: jangka pendek (penguatan literasi dan regulasi), menengah (integrasi kelembagaan keuangan syariah dan sosial), panjang (Indonesia menjadi episentrum ekonomi syariah dunia...
Baca selengkapnya

BAB 10: Sistem Keuangan dan Moneter Integratif

  BAB 10: Sistem Keuangan dan Moneter Integratif Ini bab yang paling relevan dengan jurusan Perbankan Syariah. - A. Kritik terhadap Sistem Keuangan Konvensional: Perspektif Pancasila dan Islam — Sistem keuangan berbasis bunga dikritik karena dianggap memindahkan risiko sepenuhnya ke peminjam (tidak berbagi risiko  profit-loss sharing  , rentan memicu krisis (seperti krisis 1997/1998 dan 2008), dan bertentangan dengan semangat keadilan sosial. - B. Larangan Riba dan Reformasi Sistem Keuangan Nasional — Membahas dasar hukum larangan riba (QS. Al-Baqarah 275-279 umum dirujuk) dan bagaimana hal ini mendorong lahirnya kerangka regulasi perbankan syariah nasional (UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). - C. Perbankan Syariah sebagai Instrumen Demokrasi Keuangan — Perbankan syariah, dengan skema bagi hasil ( mudharabah , musyarakah ) alih-alih bunga tetap, diklaim lebih adil karena risiko dan keuntungan ditanggung bersama antara bank dan nasabah, bukan dibebank...
Baca selengkapnya

BAB 11: Sistem Fiksal Berbasis Keadilan dan Kemaslahatan

 BAB 11: Sistem Fiskal Berbasis Keadilan dan Kemaslahatan - A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu  — Membandingkan sistem pajak modern (berbasis UU perpajakan nasional) dengan instrumen fiskal klasik Islam seperti zakat, kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak bagi non-Muslim di negara Islam klasik, konteks historis), dan 'ushr. - B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila  — Membahas isu praktis: warga negara Muslim Indonesia secara bersamaan wajib membayar pajak (kewajiban negara) dan zakat (kewajiban agama) — bagaimana idealnya kedua kewajiban ini diselaraskan (misalnya lewat kebijakan zakat sebagai pengurang pajak/ tax deduction , yang sebagian sudah diatur dalam regulasi Indonesia). - C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan — Bait al-Mal  (kas negara era Islam klasik yang mengelola zakat, ghanimah, dan pendapatan neg...
Baca selengkapnya