BAB 15: Pendidikan Ekonomi Pancasila-Islam dan Pembentukan Karakter

 

BAB 15: Pendidikan Ekonomi Pancasila-Islam dan Pembentukan Karakter

-A. Krisis Moral Ekonomi: Materialisme, Hedonisme, dan Individualisme vs Nilai Pancasila-Islam — Mendiagnosis penyakit ekonomi modern (konsumerisme berlebihan, gaya hidup hedonis, individualisme yang mengikis solidaritas sosial) sebagai akar banyak masalah ekonomi kontemporer, dan menempatkan nilai Pancasila-Islam sebagai obatnya.


-B. Pendidikan Ekonomi Berkarakter: Menanamkan Akhlaq al-Karimah dan Jiwa Kebangsaan — Mengusulkan pendidikan ekonomi tidak sekadar mengajarkan teori dan angka, tapi juga akhlak (kejujuran, amanah, tanggung jawab) sekaligus jiwa kebangsaan (cinta produk lokal, semangat gotong royong).


-C. Kurikulum Ekonomi Integratif di Perguruan Tinggi Indonesia — Mengusulkan reformasi kurikulum ekonomi/perbankan syariah di kampus agar memasukkan kedua kerangka nilai ini secara eksplisit, bukan mengajarkannya terpisah (ekonomi konvensional di satu sisi, ekonomi syariah sebagai mata kuliah tambahan di sisi lain).


-D. Peran Pesantren, Perguruan Tinggi Islam, dan Universitas Nasional dalam Pembentukan SDM Ekonomi— Menyoroti peran tiga jenis institusi pendidikan yang berbeda karakter tapi bisa saling melengkapi dalam mencetak SDM ekonomi syariah yang kompeten.


-E. Generasi Penerus sebagai Agen Transformasi Sistem Ekonomi Berkeadilan — Menutup bab dengan menempatkan mahasiswa dan generasi muda (termasuk kamu sebagai mahasiswa Perbankan Syariah) sebagai aktor kunci yang diharapkan menjalankan visi sistem ini di masa depan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 16: Menuju Masyarakat Adil dan Makmur-Visi Integratif

  BAB 16: Menuju Masyarakat Adil dan Makmur — Visi Integratif - A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir  — Menegaskan kembali bahwa dua istilah dari dua tradisi berbeda ini — falah  (Islam) dan "masyarakat adil dan makmur" (cita-cita nasional Indonesia, tercantum dalam Pembukaan UUD 1945) — pada dasarnya mengarah ke tujuan akhir yang sama. - B. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur sebagai Visi Peradaban Indonesia — Frasa Qurani ini (dari QS. Saba' ayat 15, menggambarkan negeri Saba yang makmur dan diampuni Tuhan) diangkat sebagai simbol visi peradaban ideal Indonesia — negeri yang makmur secara materi sekaligus diberkahi secara spiritual. - C. Roadmap Transformasi Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang — Menyusun tahapan konkret: jangka pendek (penguatan literasi dan regulasi), menengah (integrasi kelembagaan keuangan syariah dan sosial), panjang (Indonesia menjadi episentrum ekonomi syariah dunia...
Baca selengkapnya

BAB 10: Sistem Keuangan dan Moneter Integratif

  BAB 10: Sistem Keuangan dan Moneter Integratif Ini bab yang paling relevan dengan jurusan Perbankan Syariah. - A. Kritik terhadap Sistem Keuangan Konvensional: Perspektif Pancasila dan Islam — Sistem keuangan berbasis bunga dikritik karena dianggap memindahkan risiko sepenuhnya ke peminjam (tidak berbagi risiko  profit-loss sharing  , rentan memicu krisis (seperti krisis 1997/1998 dan 2008), dan bertentangan dengan semangat keadilan sosial. - B. Larangan Riba dan Reformasi Sistem Keuangan Nasional — Membahas dasar hukum larangan riba (QS. Al-Baqarah 275-279 umum dirujuk) dan bagaimana hal ini mendorong lahirnya kerangka regulasi perbankan syariah nasional (UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). - C. Perbankan Syariah sebagai Instrumen Demokrasi Keuangan — Perbankan syariah, dengan skema bagi hasil ( mudharabah , musyarakah ) alih-alih bunga tetap, diklaim lebih adil karena risiko dan keuntungan ditanggung bersama antara bank dan nasabah, bukan dibebank...
Baca selengkapnya

BAB 11: Sistem Fiksal Berbasis Keadilan dan Kemaslahatan

 BAB 11: Sistem Fiskal Berbasis Keadilan dan Kemaslahatan - A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu  — Membandingkan sistem pajak modern (berbasis UU perpajakan nasional) dengan instrumen fiskal klasik Islam seperti zakat, kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak bagi non-Muslim di negara Islam klasik, konteks historis), dan 'ushr. - B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila  — Membahas isu praktis: warga negara Muslim Indonesia secara bersamaan wajib membayar pajak (kewajiban negara) dan zakat (kewajiban agama) — bagaimana idealnya kedua kewajiban ini diselaraskan (misalnya lewat kebijakan zakat sebagai pengurang pajak/ tax deduction , yang sebagian sudah diatur dalam regulasi Indonesia). - C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan — Bait al-Mal  (kas negara era Islam klasik yang mengelola zakat, ghanimah, dan pendapatan neg...
Baca selengkapnya