BAB 2 : Landasan Nilai dan Ideologi

 

BAB 2: Landasan Nilai dan Ideologi

Bab ini adalah upaya paling eksplisit untuk memetakan lima sila Pancasila satu-persatu ke konsep-konsep dalam fiqih dan ekonomi Islam, membangun semacam "tabel padanan" ideologis.

-A. Pancasila sebagai Sistem Nilai Khas Indonesia: Relevansinya dengan Maqashid Syariah— Maqashid syariah adalah lima tujuan besar syariat: menjaga agama (hifz din), jiwa (hifz nafs), akal (hifz aql), keturunan (hifz nasl), dan harta (hifz mal). Bagian ini berargumen bahwa nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila — ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial — pada dasarnya sejalan dan bisa dipetakan ke lima maqashid tersebut, sehingga Pancasila diklaim bukan ideologi sekuler yang asing bagi nilai Islam.

-B. Sila Pertama dan Tauhid Ekonomi: Konsep Kepemilikan Mutlak Allah — Ini menjelaskan konsep mulkiyyah dalam Islam: bahwa pemilik mutlak segala sesuatu di alam semesta adalah Allah (QS. An-Nur ayat tentang kerajaan langit dan bumi sering dirujuk dalam literatur ini), dan manusia hanya diberi hak istikhlaf (mandat pengelolaan). Implikasinya besar untuk ekonomi: harta bukan hak mutlak pribadi tanpa batas, melainkan titipan yang harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

-C. Sila Kedua dan Prinsip Adl dalam Ekonomi Islam — "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dikaitkan dengan konsep 'adl (keadilan) yang dalam ekonomi Islam berarti tidak ada pihak yang dizalimi maupun menzalimi dalam transaksi — prinsip yang mendasari larangan riba, gharar, dan eksploitasi buruh.

-D. Sila Ketiga dan Ukhuwwah Islamiyyah: Solidaritas Ekonomi Lintas Batas— "Persatuan Indonesia" dipadankan dengan ukhuwwah (persaudaraan) dalam Islam, yang dalam konteks ekonomi diwujudkan lewat solidaritas antar-daerah, subsidi silang, dan semangat tidak membiarkan kesenjangan ekonomi antarwilayah melebar.

-E. Sila Keempat dan Syura Ekonomi: Musyawarah sebagai Mekanisme Keputusan Ekonomi — "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan" dipadankan dengan syura dalam Islam — prinsip bahwa keputusan ekonomi strategis (baik di level negara, koperasi, maupun perusahaan) idealnya diambil lewat musyawarah, bukan otoritarianisme sepihak dari pemodal atau penguasa.

-F. Sila Kelima dan Distribusi Kekayaan dalam Islam: Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf— "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dipadankan dengan instrumen fiskal-sosial Islam (ZISWAF) sebagai mekanisme konkret pemerataan kekayaan yang bahkan sudah punya basis hukum dan struktur kelembagaan resmi di Indonesia (BAZNAS, LAZ, dsb).