BAB 5: Prinsip-Prinsip Integratif Sitem Ekonomi Pancasila-Islam

 

BAB 5: Prinsip-Prinsip Integratif Sistem Ekonomi Pancasila-Islam

Bab ini merangkum enam prinsip inti yang akan menjadi "aturan main" sistem yang diusulkan.

-A. Prinsip Ketuhanan dan Tauhid sebagai Fondasi Norma Ekonomi — Segala aktivitas ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi) ditempatkan dalam kerangka pertanggungjawaban kepada Tuhan, bukan murni logika untung-rugi material.

-B. Prinsip Keadilan Distributif: Adl wa Ihsan dan Keadilan Sosial Pancasila— Adl(keadilan minimal, memberi hak sesuai porsi) dan ihsan (kebajikan lebih dari sekadar adil, misalnya sedekah sukarela) dipadukan dengan konsep keadilan sosial yang menjadi cita-cita sila kelima.

-C. Prinsip Kekeluargaan dan Ta'awun: Koperasi dalam Perspektif Islam— Koperasi (yang secara konstitusional disebut "soko guru ekonomi" dalam Pasal 33 UUD 1945) diargumentasikan cocok dengan prinsip ta'awun dan konsep syirkah ta'awuniyah (kerja sama tolong-menolong) dalam fiqih muamalah.

-D. Prinsip Keseimbangan (Tawazun) dan Demokrasi Ekonomi — Tawazun (keseimbangan antara dunia-akhirat, individu-sosial, hak-kewajiban) dikaitkan dengan konsep demokrasi ekonomi ala Bung Hatta yang menolak dominasi modal besar atas ekonomi rakyat.

-E. Prinsip Larangan Eksploitasi: Anti-Monopoli dalam Pancasila dan Riba dalam Islam— Menyandingkan dua larangan konkret: monopoli/oligopoli (dilarang UU Persaingan Usaha di Indonesia, berbasis semangat sila kelima) dan riba (dilarang tegas dalam Al-Qur'an), keduanya dianggap sebagai bentuk eksploitasi struktural yang harus dihindari sistem ekonomi yang adil.

-F. Prinsip Keberlanjutan Ekologis: Khalifah Bumi dan Amanat Konstitusi— Tanggung jawab menjaga lingkungan (karena manusia adalah khalifah yang harus menjaga, bukan merusak, alam) dikaitkan dengan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 tentang prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam perekonomian nasional.