BAB 6: Paradigma Kesejahteraan Sosial Terpadu

 

BAB 6: Paradigma Kesejahteraan Sosial Terpadu

Bab ini mendefinisikan ulang apa itu "kesejahteraan" dalam sistem gabungan ini, karena definisi kesejahteraan sangat menentukan arah kebijakan.

-A. Falah sebagai Tujuan Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial sebagai Tujuan Ekonomi Pancasila— Falah dalam ekonomi Islam bermakna kesejahteraan holistik: kecukupan materi, ketenangan spiritual, dan keselamatan di akhirat — bukan sekadar kemakmuran ekonomi semata. Ini disandingkan dengan tujuan akhir sila kelima Pancasila: "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

- B. Maqashid Syariah dan Pembangunan Manusia Indonesia — Lima maqashid (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) diusulkan sebagai kerangka mengukur pembangunan manusia (Human Development Index versi Islami), melampaui indikator ekonomi murni.

-C. Kemiskinan, Kesenjangan, dan Ketergantungan: Analisis Integratif — Menganalisis tiga masalah struktural utama ekonomi Indonesia dari dua sudut pandang nilai sekaligus — misalnya kemiskinan dilihat bukan hanya sebagai kegagalan pasar, tapi juga sebagai kegagalan menjalankan kewajiban zakat dan pemerataan.

-D. Indikator Kesejahteraan Holistik: Melampaui PDB menuju Falah dan Keadilan Sosial — Mengkritik PDB (Produk Domestik Bruto) sebagai ukuran kesejahteraan yang terlalu sempit karena tidak mencerminkan pemerataan atau kondisi spiritual masyarakat, dan mengusulkan indikator alternatif berbasis falah dan keadilan sosial.

-E. Peran Negara sebagai Regulator Berkeadilan: Antara Demokrasi Ekonomi dan Wilayah Hisbah— Negara diposisikan aktif mengatur pasar (bukan pasar bebas murni), memadukan konsep demokrasi ekonomi (peran negara mengendalikan cabang produksi penting bagi hajat hidup orang banyak, sesuai Pasal 33) dengan hisbah — lembaga pengawas pasar era klasik Islam yang bertugas mencegah kecurangan dan penimbunan.