BAB 9: Sistem Perdagangan Berkeadilan

 

BAB 9: Sistem Perdagangan Berkeadilan

-A. Perdagangan dalam Perspektif Pancasila dan Islam: Etika sebagai Pondasi — Menekankan bahwa perdagangan bukan aktivitas netral nilai, melainkan harus dilandasi etika kejujuran (Nabi Muhammad sendiri dikenal sebagai pedagang jujur, al-amin yang selaras dengan semangat "kemanusiaan yang adil dan beradab".


-B. Larangan Gharar, Maysir, dan Riba sebagai Landasan Perdagangan Sehat — Tiga larangan utama dalam muamalah Islam dijelaskan: gharar(transaksi dengan ketidakjelasan objek/harga yang berpotensi merugikan salah satu pihak), maysir (untung-untungan/spekulasi murni seperti judi), dan riba (tambahan tidak adil atas pinjaman/pertukaran). Ketiganya dijadikan basis prinsip perdagangan yang "sehat" dan transparan.


-C. Daya Saing Nasional dan Kemandirian Ekonomi: Antara Izzah dan Kedaulatan Ekonomi— Izzah (kemuliaan, harga diri) dalam Islam dikaitkan dengan semangat kedaulatan ekonomi nasional — bahwa bangsa yang bermartabat semestinya tidak bergantung penuh pada impor atau utang luar negeri yang mendikte kebijakan dalam negeri.


-D. Perdagangan Internasional: Neraca Keadilan antara Kepentingan Nasional dan Maslahah Ammah — Membahas bagaimana kebijakan ekspor-impor, tarif, dan perjanjian dagang internasional semestinya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan maslahah ammah (kepentingan bersama, termasuk keadilan bagi mitra dagang, terutama negara berkembang lain).


-E. Pasar dan Mekanisme Harga: Hisbah sebagai Instrumen Keadilan Pasar — Mengusulkan revitalisasi konsep hisbah (lembaga pengawas pasar era Khalifah Umar bin Khattab yang bertugas mengawasi takaran, timbangan, dan mencegah penipuan) sebagai model bagi lembaga pengawas pasar modern seperti Kementerian Perdagangan atau KPPU.


-F. ASEAN dan Perdagangan Global: Posisi Strategis Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah Dunia— Menempatkan Indonesia dalam peta persaingan global ekonomi syariah (bersaing dengan Malaysia, negara-negara Teluk) dan mengklaim potensi Indonesia sebagai pemimpin karena jumlah penduduk Muslim terbesar dunia dan posisi strategis di ASEAN.

-

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BAB 16: Menuju Masyarakat Adil dan Makmur-Visi Integratif

  BAB 16: Menuju Masyarakat Adil dan Makmur — Visi Integratif - A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir  — Menegaskan kembali bahwa dua istilah dari dua tradisi berbeda ini — falah  (Islam) dan "masyarakat adil dan makmur" (cita-cita nasional Indonesia, tercantum dalam Pembukaan UUD 1945) — pada dasarnya mengarah ke tujuan akhir yang sama. - B. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur sebagai Visi Peradaban Indonesia — Frasa Qurani ini (dari QS. Saba' ayat 15, menggambarkan negeri Saba yang makmur dan diampuni Tuhan) diangkat sebagai simbol visi peradaban ideal Indonesia — negeri yang makmur secara materi sekaligus diberkahi secara spiritual. - C. Roadmap Transformasi Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang — Menyusun tahapan konkret: jangka pendek (penguatan literasi dan regulasi), menengah (integrasi kelembagaan keuangan syariah dan sosial), panjang (Indonesia menjadi episentrum ekonomi syariah dunia...
Baca selengkapnya

BAB 10: Sistem Keuangan dan Moneter Integratif

  BAB 10: Sistem Keuangan dan Moneter Integratif Ini bab yang paling relevan dengan jurusan Perbankan Syariah. - A. Kritik terhadap Sistem Keuangan Konvensional: Perspektif Pancasila dan Islam — Sistem keuangan berbasis bunga dikritik karena dianggap memindahkan risiko sepenuhnya ke peminjam (tidak berbagi risiko  profit-loss sharing  , rentan memicu krisis (seperti krisis 1997/1998 dan 2008), dan bertentangan dengan semangat keadilan sosial. - B. Larangan Riba dan Reformasi Sistem Keuangan Nasional — Membahas dasar hukum larangan riba (QS. Al-Baqarah 275-279 umum dirujuk) dan bagaimana hal ini mendorong lahirnya kerangka regulasi perbankan syariah nasional (UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). - C. Perbankan Syariah sebagai Instrumen Demokrasi Keuangan — Perbankan syariah, dengan skema bagi hasil ( mudharabah , musyarakah ) alih-alih bunga tetap, diklaim lebih adil karena risiko dan keuntungan ditanggung bersama antara bank dan nasabah, bukan dibebank...
Baca selengkapnya

BAB 11: Sistem Fiksal Berbasis Keadilan dan Kemaslahatan

 BAB 11: Sistem Fiskal Berbasis Keadilan dan Kemaslahatan - A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu  — Membandingkan sistem pajak modern (berbasis UU perpajakan nasional) dengan instrumen fiskal klasik Islam seperti zakat, kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak bagi non-Muslim di negara Islam klasik, konteks historis), dan 'ushr. - B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila  — Membahas isu praktis: warga negara Muslim Indonesia secara bersamaan wajib membayar pajak (kewajiban negara) dan zakat (kewajiban agama) — bagaimana idealnya kedua kewajiban ini diselaraskan (misalnya lewat kebijakan zakat sebagai pengurang pajak/ tax deduction , yang sebagian sudah diatur dalam regulasi Indonesia). - C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan — Bait al-Mal  (kas negara era Islam klasik yang mengelola zakat, ghanimah, dan pendapatan neg...
Baca selengkapnya